Pemkab Lamtim Gelar Kegiatan Diseminasi Dana Desa

Pemkab Lamtim Gelar Kegiatan Diseminasi Dana Desa


 

KOMINFO LAMTIM, Lampung Timur - Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera membuka Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Dana Desa di Gedung Pusiban Kompleks Pemerintah Kabupaten Lamtim, Rabu (08/08/2018). Dihadiri Para narasumber dari DPR RI, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalem Negri, Kementrian Desa, dan PDTT, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Para Camat se-Kabupaten Lampung Timur.

 

Dalam kesempatan tersebut Syahrudin Putera menjelaskan tentang Undang-undang Desa yang merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah Desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

 

Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan PerDesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga KeMasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

 

Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi Anggaran untuk Desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke Desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi.

Hal ini dalam rangka meningkatkan Masyarakat Desa karena diperkirakan setiap Desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat Desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk Desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu Desa se Indonesia.

Menurut Syahrudin Putera, kegiatan DPR RI dan Kementerian Keungan RI itu, bisa menjadi pembelajaran bagi kepala Desa tentang pengelolaan dana Desa yang baik.

Peningkatan kompetensi aparat Desa dalam pengelolaan dana Desa harus lebih baik agar efektif memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian 264 Desa di Lampung Timur.

Kegiatan ini, juga menjadi pengawal implementasi dana Desa sehingga pemanfaatan di seluruh Desa di Lampung Timur lebih efektif sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing Desa.

"Saya berharap kepada peserta kegiatan agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan hasilnya diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa," katanya. (rif/ Kholik)


Comments